Polisi Mengancam Kebebasan Pers Kita

World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2015 kembali kita peringati pada 3 Mei 2015. Peringatan ini adalah momentum untuk AJI, bersama organisasi jurnalis di seluruh dunia untuk mengingat kembali pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Peringatan ini juga momen menuntut diselesaikannya berbagai kasus kekerasan pada jurnalis yang beberapa di antaranya berujung kematian.

Sejak 1992, 1.123 jurnalis di seluruh dunia terbunuh karena aktivitas jurnalistiknya. Dan 19 di antaranya terbunuh pada 2015 ini. Sementara di Indonesia, sejak 1996, ada 8 kasus kematian jurnalis yang belum diusut tuntas oleh kepolisian, plus 37 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 3 Mei 2014-3 Mei 2015. Sebelas dari 37 kasus kekerasan ini dilakukan oleh polisi, enam kasus dilakukan orang tak dikenal, empat kasus dilakukan satuan pengamanan atau keamanan, empat kasus dilakukan massa, dan lainnya oleh berbagai macam profesi. Dan semua kasus kekerasan atas jurnalis yang dilakukan polisi tidak pernah diselesaikan sampai ke jalur hukum.

Catatan buruk untuk polisi masih bertambah dengan munculnya kasus penetapan tersangka atas Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat pada awal Desember 2014 atas penayangan karikatur yang kasusnya sebenarnya sudah ditangani Dewan Pers. Sampai hari ini, status tersangka atas Meidyatama tidak pernah dicabut meski Dewan Pers sudah melayangkan surat bahwa kasus tersebut merupakan ranah Undang-undang Pers.

Perlakuan buruk polisi juga menimpa jurnalis Tribun Lampung, Ridwan Hardianyah. Ridwan yang juga Sekretaris AJI Bandar Lampung tiba-tiba ditangkap dan digeledah rumahnya pada Rabu, 4 Maret 2015, lalu tanpa ada surat perintah penangkapan. Belakangan diketahui, polisi salah orang. Namun peristiwa ini terlanjur membuat korban trauma bertemu polisi sehingga mengganggu kerja-kerja jurnalistik Ridwan.

Agustus 2014 lalu juga menjadi catatan buruk kepolisian, karena genap sudah 18 tahun kasus terbunuhnya jurnalis harian Bernas Yogyakarta, Muhammad Fuad Syafrudin alias Udin, tanpa pembunuhnya diusut polisi. Berulang kali petinggi-petinggi polisi berjanji mengusut kembali kasus Udin ini, namun sampai masa kadaluwarsa datang yaitu 18 tahun, tak ada tindak lanjut dari polisi.

Total, sampai hari ini, ada delapan kasus pembunuhan jurnalis tanpa ada pengusutan terhadap pelaku. Tujuh jurnalis lainnya adalah Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).

Catatan buruk kepolisian juga datang dari ranah kebebasan berekspresi warga negara. Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform, sejak 2008, sudah lebih dari 80 kasus kriminalisasi atas warga negara yang mengeluarkan pendapat atau ekspresi di ranah Internet. Korban-korban kriminalisasi berdasarkan Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) ini datang dari berbagai latar belakang seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, aktivis, wartawan, dan pengacara. Di beberapa kota, sudah mulai muncul ketakutan narasumber diwawancara media online karena ancaman “pasal karet” UU ITE ini.

Karena itu, untuk tahun 2015 ini, AJI menetapkan Kepolisian sebagai Musuh Kebebasan Pers 2015. AJI menyatakan polisi telah gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Sejak pertama kali mengumumkan “anugerah” Musuh Kebebasan Pers di tahun 2007, ini kali keempat lembaga yang langsung di bawah Presiden ini menjadi “Musuh Kebebasan Pers”. Jelas, Presiden Joko Widodo harus melakukan reformasi besar-besaran kepolisian karena kebebalan untuk berubah.

Secara khusus, AJI juga mencatat, sampai tahun 2015 ini, kebebasan pers di Papua juga masih dikekang. Lembaga clearing house telah dipakai untuk membatasi akses setiap jurnalis asing yang ingin meliput di Papua. Bahkan, setiap jurnalis asing yang berhasil mendapat akses liputan ke Papua, kerap dikuntit atau dikawal dalam melakukan pekerjaannya sehingga jurnalis tidak leluasa dalam menjalankan tugas publiknya. Jurnalis lokal pun kerap mendapatkan intimidasi dan bahkan terdapat beberapa kasus pembunuhan atas jurnalis.

AJI menyatakan pembatasan akses jurnalis di Papua justru akan berdampak lebih buruk bagi rakyat Papua, lebih jauh Indonesia. Pembatasan akan mendorong kemunculan lebih banyak situs-situs yang jauh dari prinsip-prinsip kerja jurnalisme yang mengedepankan verifikasi dan konfirmasi. Informasi yang beredar melalui Internet, yang tidak bisa dicegah penyebarannya, tidak bisa diverifikasi sementara jurnalis juga kesulitan melakukan tugasnya karena adanya pembatasan. Keterbukaan akses jurnalis di Papua justru akan memberikan publik informasi yang lebih kredibel dan dapat dipercaya, pun dapat pula menjadi mata dan telinga terpercaya bagi pemerintahan Indonesia.

Untuk tahun ini, tema World Press Freedom Day adalah Let Journalism Thrive! Towards Better Reporting, Gender Equality, & Media Safety in the Digital Age. Peringatan WPFD dipusatkan di Riga, Latvia, 2-4 Mei 2015. WPFD diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyusul adanya rekomendasi soal ini diadopsi dalam Sidang ke-26 Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Rekomendasi dan sidang ini juga sebagai respon atas seruan wartawan Afrika yang pada tahun 1991 menghasilkan Deklarasi Windhoek, yang memuat soal prinsip-prinsip pluralisme dan kemandirian media.

Kebebasan pers adalah kebebasan Anda semua. Mari kita rayakan kebebasan kita.

Peringati May Day AJI Kediri Turun ke Jalan

Peringati hari buruh, puluhan jurnalis di Kota Kediri, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Kota Kediri. Para jurnalis menyuarakan kesehjateraan mereka yang selama ini dianggap tidak ada peningkatan , dan juga menolak konvergensi media atau penggunaan karya jurnalis di berbagai media dengan tidak adanya kenaikan upah jurnalis .

Dengan membawa sejumlah poster berupa protes dan tuntutannya terhadap pemilik media, puluhan jurnalis di Kota Kediri, yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Kediri, Forum Komunikasi Wartawan Kediri, FKWK, serta sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari buruh, di alun-alun Kota Kediri,

Aguk Fauzul, krolap aksi mengatakan “ Para jurnalis yang juga merupakan seorang buruh ini, menuntut hak hak dan kesejahteraan yang selama ini dianggap tidak ada peningkatan” .

Mereka menuntut adanya upah layak dan menolak adanya konvergensi media, atau penggunaan karya jurnalistik untuk beberapa media dengan sistem pembayaran yang tak berubah . Mereka juga menuntut adanya jaminan sosial yang diberikan oleh pemilik media, untuk menjamin keselamatan para jurnalis dalam menghadapi resiko pekerjaannya .

Dalam aksinya mereka juga menggelar teatrikal yang menggambarkan kekejaman pemilik media terhadap para jurnalis, yang artinya mereka menolak adanya kapitalisme media .

Lawan Pencekalan, AJI Kediri Putar Film Samin vs Semen

IMG_20150424_210825

KEDIRI – Larangan pemutaran film dokumenter berjudul Samin vs Semen produksi Watchdog di Malang terus memicu perlawanan dari kalangan aktivis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menggelar nonton bareng film berlatar belakang konflik lingkungan itu bersama mahasiswa dan aktivis sosial.

Bertempat di sekretariat AJI Kediri Jalan Adi Sucipto Nomor 15-B, pemutaran film yang berlangsung Jumat 24 April 2015 memancing diskusi panjang di kalangan aktivis dan jurnalis. Mereka menilai tak ada unsur provokasi dari film tersebut seperti yang menjadi alasan Rektorat Universitas Brawijaya Malang dalam pelarangannya. “Itu larangan yang tak masuk akal,” kata Danu Sukendro, anggota majelis etik AJI Kediri, Sabtu 25 April 2015.

Dia juga mengecam sikap kampus yang cenderung represif terhadap hal-hal kritis di kalangan mahasiswa, dan membunuh daya nalar serta kepekaan sosial mereka. Sebab film yang dibuat oleh Dandi Laksono, sineas yang juga aktivis AJI ini sarat dengan kritik sosial atas perlawanan masyarakat Samin terhadap industrialisasi di tanah mereka. Film tersebut mengisahkan pengikut ajaran Samin di pegunungan kars Kendeng, Jawa Tengah, yang menolak industri semen. Para ibu berjuang mempertahankan lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi kawasan tambang semen.

Forum diskusi yang berlangsung usai pemutaran film juga merekomendasikan kepada jurnalis dan masyarakat luas untuk mulai menekuni pembuatan film dokumenter sebagai media alternatif. Sebab hingga saat ini masih banyak persoalan masyarakat yang tak terpublikasi oleh media umum dengan alasan tak sesuai kebijakan redaksi. “Inilah konsekuensi media bisnis,” kritik Fadli Rahmawan, Sekretaris AJI Kediri.

Menurut Fadli, dunia informasi khususnya video jurnalis bukan lagi menjadi hegemoni para pekerja media televisi. Kemunculan film-film dokumenter seperti Samin vs Semen ini menjadi bukti bahwa semua orang bisa menjadi jurnalis video. Karena itu ke depan AJI Kediri akan lebih serius memfasilitasi anggotanya untuk memproduksi film dokumenter dengan tema-tema sosial.

Sebelumnya pemutaran film ini sempat dilarang di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Pencekalan yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2015 kepada Lembaga Penerbitan Mahasiswa DIANSS sebagai penyelenggara acara ini berdalih bertepatan dengan libur mahasiswa dan peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei mendatang. HARI TRI WASONO
IMG_20150424_210825

Dicegat Polantas Malah Dapat Helm, Anggik Kaget

KEDIRI Wajah Anggik Pratama terlihat pucat pasi saat laju kendaraan yang ditumpanginya dihentikan oleh beberapa personil polisi lalu lintas yang sedang menggelar razia kendaraan di halaman Mapolsek Kediri Kota, Jawa Timur, Hal itu terjadi karena pelajar sebuah SMA itu kedapatan tidak mengenakan helm saat berkendara.

Alih-alih mendapat surat tilang, pelajar bertubuh kurus itu malah mendapatkan helm secara gratis oleh personil polantas yang mencegatnya. Anggik semakin kaget dan masih belum menyadari kondisi hingga polantas tersebut menjelaskan bahwa razia tersebut dalam operasi simpatik.

” Wah, tadi terlanjur takut ditilang,” kata Anggik sambil tersenyum gembira lalu meninggalkan lokasi.

Berbeda dengan Anggik, Ani, pengendara motor lainnya, malah meminta tambahan helm kepada polisi. Saat itu, perempuan muda itu sedang dibonceng rekannya dan kedapatan tidak mengenakan helm sehingga dihentikan petugas. Dia pun tidak ditilang dan hanya mendapatkan peringatan biasa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

” Bisa minta helm-nya lagi, pak?,” pintanya, lalu disambut ketawa oleh para polantas.

Razia tersebut memang bukan dititikberatkan pada penindakan namun lebih pada pendekatan persuasif berupa sosialisasi pentingnya menjaga ketertiban dan kelengkapan surat kendaraan demi keamanan berkendara karena sedang berlangsung operasi simpatik. Para pelanggar hanya dikenai nasehat agar kesalahannya tidak terulang kembali.

” Selain kita bagikan helm, kita juga kasih bunga untuk pengendara yang sudah tertib,” kata Iptu Dian Kaur Regident Polres Kediri Kota.

Operasi simpatik itu sendiri, lanjut dia, akan berlangsung selama dua puluh satu hari yaitu mulai tanggal 1 hingga 21 April nanti.

Brimob Kediri Bina Anjal Agar Tidak Terjerumus Faham Radikal

KEDIRI- Satuan Brimob di Kediri, Jawa Timur, merasa perlu melakukan penangkalan penyebaran faham radikalisme dengan memberikan penyuluhan yang menyasar berbagai kalangan. Salah satunya penyuluhan yang dilakukan terhadap kelompok anak jalanan (anjal).

Wakil Komandan Satuan Brimob Sub Detasemen C Kompi 1, Iptu Sukidi, mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan para anjal tersebut dari berbagai tempat untuk dilakukan pembinaan. Ini dilakukan agar mereka tidak terjerumus pada faham radikalisme.

” Nanti kita kumpulkan, kita bina dengan memberi wawasan Pancasila,” kata Iptu Sukidi disela memberikan penyuluhan cegah tangkal penyebaran faham radikalisme di pesantren Walibarokah LDII Kediri,.

Brimob setempat saat ini memang sedang giat melakukan penyuluhan untuk meminimalisasi faham radikal. Selain terhadap anjal, mereka juga mendatangi pesantren, sekolah, maupun elemen masyarakat lain dengan memberikan wawasan Pancasila.

Saat ini, kata Sukidi, wilayah Kediri cenderung kondusif dan belum ada tanda-tanda penyebaran faham radikal seperti ISIS. Namun hal tersebut menurutnya tidak boleh membuat terlena dan harus tetap wapada.

“Kita akan terus bekerjasama dengan elemen lainnya seperti forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang ada di Kediri ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, di Kabupaten Tulungagung, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kediri, pekalu terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh tim Densus antiteror terhadap seorang warga yang diduga anggota ISIS. Pria yang diduga baru datang dari Suriah itu kemudian dibawa ke Jakarta..

Banyak Warga Negara Timor Leste Belajar di Kediri

KEDIRI- Kediri, Jawa Timur, ternyata cukup menjadi tujuan kunjungan yang cukup diminati bagi warga negara asing. Mereka datang dari berbagai negara dan tujuan utamanya dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri yang juga membawahi wilayah Kabupaten  Jombang dan Kabupaten Nganjuk, jumlah warga asing yang ada di wilayahnya mencapai 228 jiwa yang berasal dari berbagai negara seperti Timor Leste, Thailand, Malaysia, China, Singapura,  Jepang, Inggris, hingga India.

Dari total jumlah tersebut,198 WNA diantaranya berada di wilayah Kediri. Para ekspatriat itu rata-rata tinggal sementara dengan tujuan menuntut ilmu pada beberapa perguruan tinggi swasta. Para mahasiswa itu terutama dari Timor Leste dan jumlahnya mencapai 171 orang.

” Mereka kuliah di bidang kesehatan dengan menggunakan kartu ijin tinggal terbatas (Kitas) pelajar,” kata Abdillah Saefudin, Kasubsi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kediri, Kamis (25/3/2015).

Meski banyak warga asing, Abdillah menambahkan, selama ini masih cenderung kondusif dan para WNA itu taat administrasi keimigrasian. Mekanisme pengawasan terus dilakukan dengan mengacu prosedur yang ada untuk meminimalisir masalah.

” Dengan pengawasan itu bertujuan misalnya jangan sampai ada yang overstay atau masalah lainnya,” imbuhnya.

Kediri terletak sekitar 100 kilometer dari Surabaya maupun Malang. Soal pendidikan, cukup banyak bertebaran perguruan tinggi namun belum ada yang negeri. Di Kediri juga ada wilayah yang populer disebut “kampung inggris”, yaitu di Kecamatan Pare karena banyaknya lembaga kursus Bahasa Inggris di kampung itu.

AJI Indonesia Menggelar Web Development Training

“Memenuhi hal tersebut, peningkatan mutu SDM melalui pelatihan dalam pengembangan web serta media sosial yang berisi informasi berita, menjadi sangat penting,” tegas Sekretaris Jendral (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani Amri, dalam rilisnya kepada katakini.com.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota dan organisasi dalam disiminasi informasi melalui internet berbasis web dan social media (sosmed) ini, AJI Indonesia bekerja sama dengan Development and Peace (D&P) Canada, menggelar “Web Development Training”, pada 18-19 April 2015, di Hotel Morrissey, Jakarta.
Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong jurnalis agar menggunakan web dan sosmed, untuk menyebarluaskan isu-isu terkait perdamaian, kaum marjinal dan isu lingkungan, yang belum menjadi fokus utama media mainstream.
“Isu media online sekarang, lebih banyak berkutat isu seputaran Jakarta dan nasional, karena terpusatnya kepemilikan media. Padahal, daerah memiliki berbagai macam persoalan yang perlu diinformasikan pada publik. Dengan adanya penyebaran informasi daerah, diharapkan menjadi wacana nasional yang harus ditangani oleh pemangku kepentingan,” sambung Arfi.
Pelatihan tersebut akan diikuti oleh anggota AJI dari 10 kota, diantaranya Kendari, Makassar, Palu, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Kediri, Pontianak, Mataram, Ambon, serta tambahan dari Bandung dan Jakarta.
“Dengan potensi yang dimiliki AJI, akan bisa lebih mendorong isu-isu yang belum dilirik media mainstream,” tandas Sekjen AJI Indonesia. —

Pelatihan Peliputan Bencana Gunung Api

IMG_096yiAlhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kediri berhasil menuntaskan rangkaian kegiatan besar, workshop dan pameran foto bertajuk ‘Setahun Erupsi Kelud’ di basement simpang lima gumul, Kabupaten Kediri pada (12-14 Februari 2015).

Secara keseluruhan, dua kegiatan tersebut berlangsung sukses. Asas manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan tersebut bisa dipahami oleh seluruh peserta yang terlibat. Sehingga, banyak pihak yang tergerak ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

AJI Indonesia telah berperan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menghadirkan beberapa narasumber dengan beragam kompetensi masing-masing sebagai pemateri workshop. Serta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menghadirkan Bapak Soetopo (Kepala Pusat Data Informasi dan Humas) , serta dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ( PVMG) juga menghadirkan Ibu Supriyati Andreastuti (Kepala Bidang Evaluasi Bencana).

Kepedulian sponsor tunggal dari PT Gudang Garam Tbk merupakan support yang besar bagi AJI Kediri. AJI Kediri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peranan PT Gudang Garam Tbk.

 

 

 

Workshop Setahun Letusan Kelud

Workshop ‘SETAHUN ERUPSI KELUD’ digelar pada Kamis, 12 Februari 2015. Workshop berlangsung pukul 09.00 – 16.00, di Basement Monumen Simpang Lima Gumul, dengan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Syaifullah Yusuf. Selain membuka acara, wagub juga memberikan pandangan positifnya terkait kegiatan.

Dalam kegiatan ini Kepala PVMBG berhalangan hadir dan mendelegasikan pemberian materi pada Dr Supriyati Andreastuti (Kepala Bidang Evaluasi Bencana). Pemateri lainnya adalah Dr. Sutopo Purwo Nugroho (Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB) dan Satriyo Aris Munandar (Wartawan senior AJI Indonesia). Selain dihadiri narasumber tersebut diatas, juga dihadiri Ngaseri camat Ngancar yang memberikan testimoni. Dimana saat itu dia harus banyak belajar tentang karakter gunung api sehingga bisa mengenali fase-fasenya agar bisa mengambil langkah demi menyelamatkan warganya. Tidak hanya itu, Ngaseri juga harus pro aktif menjalin komunikasi pada semua pihak. “Saya hanya dicetak saja sebetulnya. Saya di Kecamatan Ngancar sebetulnya bulan November. Waktu itu, Pak Khoirul sudah berbicara dengan saya bahwa Gunung Kelud sudah ada perubahan (pergerakan Gunung). Saya dari orang tidak tahu, harus belajar. Tanggal 25 Desember kami laksanakan gladi lapangan dilaksanakan di zona III atau ring satu. Tanggal 26 saya ditelpon oleh mas Khoirul menyatakan gunung statusnya telah berubah menjadi waspada. Saya dicetak harus mengetahui gunung api, dan mengetahui energi. Saya harus mengetahui proses erupsi, vulkanik dalam dan dangkal. Setiap hari saya ada disana bersama teman media.

Fase waspada kami jadikan sebagai ajang untuk belajar, setiap 6 jam sekali kami sampaikan perkembangan kepada masyarakat. Kami menyampaikan informasi itu pada masyarakat Kabupaten Kediri, Blitar dan Malang.

Konsep penyampaikan informasi kalau dulu melalui analisa, sekarang kita rubah. Oleh karena itu, kami mengambil konsep penyampaikan informasi langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu. Sehingga mereka bisa bersiap-siap. Karena orang masyarakat awam ada kecenderungan informasi yang benar yang diterima. Penyampaian informasi itu melalui satu pintu,”

Selain Ngaseri, kami juga menghadirkan Khoirul Huda Kepala Pos Pantau Gunung Kelud yang juga testimony. ” Mengenang 1 tahun erupsi G. Kelud, Waktu 2007 waktu itu punya keinginan berbuat untuk masyarakat. Menurut saya yang paling penting adalah mencerdaskan masyarakat”. Serta Prapto (Radio Kelud Fm) dengan testimoniMengenang 1 tahun erupsi G. Kelud menurut saya, erupsi kemarin adalah keberhasilan semuanya, keberhasilan masyarakat. Saya sejak 2008, 20 agustus sejak itu bersam-sama mendeklarasikan itu, dan dari Kelud kemarin, banyak hal. Tetapi proses panjang itu merupakan sebuah kebetulan, atau sebuah keberhasilan masyarakat itu sendiri”.